Gubernur Melantik 8 Pejabat Eselon II

oleh Ahmad Heryawan pada 05 Juli 2011 jam 23:00

 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melantik 8 pejabat eselon II lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/7) siang di Aula Barat Gedung Sate, Jl Diponegoro 22 Bandung.
Para pejabat baru itu diantaranya menggantikan posisi yang ditinggalkan pendahulunya karena memasuki pensiun, promosi dan perpindahan jabatan. Diharapkan para pejabat baru tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, transparan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah harus mampu menjawab sekaligus mengatasi permasalahan secara akseleratif. Khususnya melalui penguatan kapasitas aparatur sebagai motor penggerak birokrasi yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Sehingga dengan modal itu, Pemerintah dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tegas Heryawan di hadapan para pejabat eselon II yang dilantik dan tamu undangan yang hadir menyaksikan acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Heryawan menyampaikan sejumlah arahan kepada para pejabat yang baru dilantik, seperti; Sutjipto Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) yang diberi amanat menjadikan Badiklat sebagai wadah strategis dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan aparatur profesional, handal dan berkualitas. Demikian juga dengan Diden Trisnadi Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang diberi tugas mengawal kebijakan Pemerintah mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Barat.

Selanjutnya kepada Enny Heryani Ratnasari Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) didorong agar menciptakan tertib arsip dan merevitalisasi peran dan fungsi perpustakaan yang edukatif, informatif dan rekreatif. Sementara Hening Widiatmoko Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mendapat tugas  menciptakan lapangan kerja baru, mendorong peningkatan kerjasama Tripartit. Dan secara khusus Kadisnakertrans mendapat tugas mengelola tenaga kerja luar negeri asal Jawa Barat dengan berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Sedangkan Tati Iriani Kepala Dinas Sosial (Dinsos) harus mampu mewujudkan layanan sosial dengan kualitas terbaik di setiap unit pelayanannya. Khususnya menekan angka penyandang masalah sosial di Jawa Barat. Selanjutnya Nenny Kencanawati Kepala Biro Pengembangan Sosial mendapat tugas merumuskan regulasi dan kebijakan yang mampu menghadirkan partisipasi publik, memiliki kultur mandiri, berdaya dan bergotongroyong dalam mengatasi permasalahan sosial di Jawa Barat.

Kepala Biro Keuangan Sri Mulyono mengemban amanat mewujudkan pemerintahan yang baik melalui peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Biro keuangan juga harus mampu menjalankan perannya untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Sejalan dengan itu, Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah (BPBD) Dadang Suharto diminta menyelesaikan laporan dan tertib asset milik daerah dalam rangka meraih laporan keuangan WTP.

Posted in: kang Admin